AMBON, arikamedia.id – Dalam rangka meningkatkan implementasi pelayanan hukum berbasis Hak Asasi Manusia, Kanwil Kemenkumham Maluku melaksanakan Forum Group Discussion terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 Tahun 2021 tentang standar Layanan Bantuan Hukum. Senin, 24 Juni 2024 di lt.4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku.
Kakanwil Kemenkumham Maluku, Hendro Tri Prasetyo, menyampaikan bahwa Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 merupakan salah satu regulasi penting yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya pemberian bantuan hukum yang memadai bagi seluruh warga negara, khususnya mereka yang kurang mampu. Dalam konteks ini, peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) menjadi sangat krusial.
“Standar pelayanan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) harus selalu dievaluasi dan ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman”, ujar Hendro.
Menjawab tantangan dalam penerapan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021, Kegiatan Focus Group Discussion ini merupakan wadah yang sangat tepat untuk mendiskusikan peran serta standar pelayanan OBH. Hendro Tri Prasetyo mengharapkan melalui diskusi yang konstruktif ini, kita dapat menemukan cara-cara terbaik untuk memperbaiki dan menyempurnakan standar pelayanan OBH, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Maluku.
