Arikamedia.id, AMBON – Komisi I DPRD Maluku menekankan pentingnya transparansi dalam proses promosi jabatan. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) harus menjalankan fungsi seleksi secara lebih ketat, termasuk memeriksa kelengkapan administrasi dan rekam jejak hukum setiap calon pejabat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku harus memperketat proses seleksi dan verifikasi terhadap setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menduduki jabatan strategis, mulai dari kepala dinas hingga pejabat administrator dan pengawas.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Maluku , Solichin Buton, Selasa (4/8/26).
Dikatakan, penetapan seorang ASN di lingkungan Pemprov Maluku sebagai tersangka dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih di Kecamatan Haruku menuai sorotan dari DPRD Maluku.
Menurutnya, sorotan itu muncul setelah Nur Madas, yang baru dilantik sebagai pejabat eselon III di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 17 Juni 2026, ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya dalam perkara dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih di Kecamatan Haruku.
“Verifikasi terhadap orang-orang yang akan diangkat dan ditempatkan pada jabatan, baik kepala dinas, eselon III maupun eselon IV, harus benar-benar dilakukan secara selektif. Jangan sampai ada ASN yang memiliki rekam jejak hukum, tetapi tetap dilantik dan ditempatkan pada posisi strategis,” kata Solichin
