Ia berharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat menerima seluruh catatan fraksi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada pelaksanaan anggaran berikutnya.
“Karena itu, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi penting supaya setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Tegas Benhur, sejumlah sektor perlu mendapat perhatian serius dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur dinilai harus menjadi prioritas.
Evaluasi APBD sambungnya, tidak boleh berhenti pada aspek administratif dan angka-angka semata. Setiap rupiah anggaran harus dapat diukur manfaatnya serta diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Maluku.
Ke depan kita akan memperhatikan perbaikan-perbaikan, teristimewa di bidang pendidikan, kesehatan dan layanan publik yang lain, termasuk infrastruktur, lebih jauh disebutkan dengan demikian, pembahasan pertanggungjawaban APBD diharapkan menjadi momentum memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas belanja daerah. *
