Arikamedia.id, AMBON – Enam fraksi DPRD Maluku, yakni NasDem, Golkar, PKB, Hanura, PDI Perjuangan, serta Nurani Pembangunan, menyampaikan sejumlah catatan dan pandangan terhadap pelaksanaan APBD 2025.
Seluruh catatan fraksi harus menjadi bagian dari evaluasi bersama agar pelaksanaan APBD dapat dibedah secara objektif, terukur, dan berbasis data.
Semua perlu melakukan satu tarikan frekuensi bersama untuk membedah pelaksanaan APBD. Ini sebagai komitmen kita untuk mempertegas bahwa menghadirkan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu pilihan yang penting dan strategis.
Hal ini dikatakan Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun, usai Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, Rabu (26/8/2026).
“Penting penggunaan basis data yang akurat sebagai pijakan dalam mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya.
Menurutnya, berbagai saran dan masukan DPRD bukan semata-mata kritik terhadap pemerintah daerah. Catatan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih efektif.
