Diingatkan, bahwa pengajuan pinjaman harus mengikuti regulasi seperti PP Nomor 1 Tahun 2025 dan aturan turunan, termasuk PP 38 yang sedang disiapkan pemerintah. Nantinya seluruh mekanisme tetap membutuhkan persetujuan DPRD dalam penyusunan APBD 2026.
Menurutnya, selama pinjaman digunakan untuk kepentingan rakyat, terutama peningkatan infrastruktur, DPRD siap memberikan dukungan. *
Ia berharap proses penentuan Sekkot Ambon berjalan secara profesional, transparan, dan mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang bersih serta dipercaya publik. (AM-18) Post…
“Partai tidak boleh hanya sibuk dengan urusan internal. Kader harus hadir membantu masyarakat, mendengar aspirasi, dan menjadi bagian dari solusi,” tuturnya Di…
Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang. “Penanganan permasalahan industri perfilman tidak…
Zulkifli menggugat Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) karena menilai belum ada kepastian hukum terkait pemindahan ibu…
Menurut Menag, pentingnya penguasaan terkait tata kelola keuangan. Ia mewajibkan para pimpinan untuk mengumpulkan dan mempelajari seluruh peraturan terkait. “Pelajari peraturan tentang…
