Diingatkan, bahwa pengajuan pinjaman harus mengikuti regulasi seperti PP Nomor 1 Tahun 2025 dan aturan turunan, termasuk PP 38 yang sedang disiapkan pemerintah. Nantinya seluruh mekanisme tetap membutuhkan persetujuan DPRD dalam penyusunan APBD 2026.
Menurutnya, selama pinjaman digunakan untuk kepentingan rakyat, terutama peningkatan infrastruktur, DPRD siap memberikan dukungan. *
Post Views: 10 Baca Juga Laipeny Kritik Demo Gema MBD, Desak Pemkab Siapkan SDM Sambut Blok Masela
Sangkala berharap Maluku Manggurebe dapat menarik lebih banyak investor untuk berkontribusi dalam pengembangan UMKM di Maluku. Dengan dukungan pemerintah dan investasi yang…
Menurutnya, persiapan SDM dan sektor pendukung sejak dini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan peluang investasi dapat memberikan dampak nyata bagi…
Post Views: 36 Baca Juga Laipeny Kritik Demo Gema MBD, Desak Pemkab Siapkan SDM Sambut Blok Masela
Post Views: 34 Baca Juga Batu Merah Diusulkan Jadi Transit AKDP Masuk Ambon
