Arikamedia.id, JAKARTA – Di era digital seperti sekarang, ponsel sudah menjadi bagian yang nyaris tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang bahkan…
Opini
Pemprov Maluku Harus Terbuka ke Publik Soal Sumber Pembiayaan PI 10% Blok Masela
Penulis Oleh : Bung Tomson (Pengamat Kebijakan Publik) Arikamedia.id, AMBON – Rakyat Maluku menuntut transparansi penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terkait…
Surati KPK RI, Rakyat Maluku Peduli WPR Desak KPK Bongkar Jaringan PT X Gunung Botak
Arikamedia.id – W. Tomson dari Rakyat Maluku Peduli, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), menyurati secara terbuka pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RI perihal…
Dari Kader hingga Wakil Wali Kota: Jejak Ely Toisutta Membesarkan Golkar di Maluku
Oleh : Pengamat Sosial – Yansi Latuperissa AMBON – Di tengah dinamika politik yang terus berubah, hanya sedikit politisi yang mampu mempertahankan…
Pembungkaman Konsep Kesejahteraan Lokal
Arikamedia.id – Menejer Program Dan Pemberdayaan Yayasan Buminusa, Yatrsib Akbar Sowakil S.Pi, M.Si menjelaskan, standar kesejahteraan nelayan yang dirumuskan negara sering kali…
Konflik Kosmologi Petuanan Laut VS Open Access Negara Masyarakat Maritim Maluku
Arikamedia.id, MALUKU – Menejer Program Dan Pemberdayaan Yayasan Buminusa, Yatrsib Akbar Sowakil S.Pi, M.Si, mengatakan, tidak mengenal laut sebagai ruang kosong tak…
Relasi Kuasa, Kontrol Politik Perikanan, dan Peminggiran Masyarakat Maritim Maluku
MALUKU – Bagi provinsi kepulauan seperti Maluku, aturan ini membatasi ruang gerak pengawasan daerah dan mempersempit akses nelayan tradisional yang kapalnya rata-rata…
Menjala Kekayaan, Menjerat Nelayan: Relasi Kuasa, Kontrol Politik Perikanan, dan Peminggiran Masyarakat Maritim Maluku
Yatrsib Akbar Sowakil S.Pi, M.Si Menejer Program Dan Pemberdayaan Yayasan Buminusa Sebagai wilayah arkipelago dengan luas lautan mencapai lebih dari $90%$, Maluku…
Advokat Sebagai Pancawangsa Penegak Hukum; PERADI PROFESIONAL Dorong Kesetaraan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum Indonesia
Arikamedia.id – Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah berlaku, bahwa pengawasan pelaksanaan kewenangan penegak hukum…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
