Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses seleksi dan pertimbangan dalam pengangkatan komisaris di lingkungan BUMN, khususnya ketika yang bersangkutan masih menghadapi persoalan pelaksanaan putusan pidana.
Sorotan publik kini mengarah pada dua hal: bagaimana proses pengangkatan Silfester dapat berlangsung dan bagaimana Kejaksaan akan melaksanakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. ***
“Rapor Pendidikan bukan sekadar angka dan bukan sekadar tampilan hasil penilaian terhadap satuan pendidikan. Rapor itu harus kita manfaatkan sebagai alat untuk…
Merespons insiden fatal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang mengambil langkah cepat dan tegas. Distribusi makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pendidikan Gizi (SPPG)…
Arikamedia.id, AMBON – Pemerintah Kota Ambon mendorong penerapan kurikulum musik di seluruh sekolah sebagai langkah menyiapkan generasi muda berbakat di bidang seni. Wali…
Ali menegaskan, pemeriksaan PT DSA harus dilakukan secara objektif dan berbasis dokumen. “Biarkan akta, bukti kepemilikan, perjanjian, bukti pembayaran, dan putusan pengadilan yang…
Arikamedia.id, AMBON — Dugaan persoalan anggaran perjalanan dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku dengan nilai temuan sekitar Rp6,4 miliar mendapat sorotan dari…
