Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses seleksi dan pertimbangan dalam pengangkatan komisaris di lingkungan BUMN, khususnya ketika yang bersangkutan masih menghadapi persoalan pelaksanaan putusan pidana.
Sorotan publik kini mengarah pada dua hal: bagaimana proses pengangkatan Silfester dapat berlangsung dan bagaimana Kejaksaan akan melaksanakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. ***
Kepengurusan Majelis Latupati periode 2026–2031 turut melibatkan para raja dari berbagai negeri di Maluku. Organisasi ini juga diperkuat sejumlah bidang, antara lain…
Sebagai ungkapan syukur, Gubernur Hendrik Lewerissa menggelar silaturahmi dan jamuan makan malam bersama ahli waris serta keluarga besar A.M. Sangadji di Plataran…
DPRD Maluku berharap regulasi tersebut mampu mendorong pelayanan pemerintah yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan, sehingga masyarakat di wilayah terluar tidak…
Sebelum memasuki terminal pelabuhan, setiap penumpang akan melalui pemeriksaan oleh petugas. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tiket yang dimiliki merupakan tiket resmi,…
Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan penilaian. Menurutnya, dukungan dan kolaborasi berbagai unsur menjadi faktor…
