BeritaDaerahHukum & KriminalUtama

Mencegah Terjadinya Pelanggara KI bagi Pelaku Usaha, ini Upaya Kemenkumham Maluku

14
×

Mencegah Terjadinya Pelanggara KI bagi Pelaku Usaha, ini Upaya Kemenkumham Maluku

Sebarkan artikel ini
Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Abd. Malik Wagola (Foto : Kemenkumham Maluku)

DOBO, arikamedia.id  –  Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berikan edukasi bagi pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Aru. Kamis (27/06/2024).

Hal ini merupakan salah satu upaya Kemenkumham Maluku melalui Sub Bidang Pelayanan KI pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sehingga terbangun kesamaan persepsi setiap pelaku usaha yang berada di Kepulauan Aru.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Abd. Malik Wagola dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelanggaran KI dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga diperlukan edukasi bagi setiap pelaku usaha.

Selain itu kerjasama antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun persepsi positif terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat diperlukan, tambahnya.

Baca Juga  Dari Perayaan Natal 2024 Lapas Wahai

Lebih lanjut disampaikan bahwa pelanggaran KI atau Intellectual Property Crime (IPC) sangat berimplikasi terhadap perekonomiam, lingkungan, serta Kesehatan dan keselamatan konsumen.

“IPC  seringkali dianggap sebagai kejahatan tanpa korban dan sangat mempengaruhi kerugian yang signifikan terhadap pemerintah dan dunia usaha yaitu dengan hilangnya pendapatan Ketika produk palsu dan bajakan diimpor dan dijual” ujar Wagola.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Program Pembinaan Kemandirian Gencar di Lakukan, Ciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama   WAHAI, arikamedia.id – Program-program pembinaan di Lapas Wahai tengah gencar…

Berita

JAKARTA, arikamedia.id – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, meminta agar pemerintah tak tergesa-gesa dalam menentukan keputusan untuk menghentikan operasional Badan Usaha Milik Daerah…