WARGA Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (18/6/2026), dalam sesi dialog bersama Kapolda Maluku, menyampaikan berbagai isu strategis, di antaranya mekanisme penggunaan lahan, prioritas tenaga kerja lokal, layanan kesehatan gratis, peningkatan pendidikan, hingga penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Sejumlah warga juga meminta agar ada kejelasan lebih lanjut terkait kesepakatan antara masyarakat dan pihak perusahaan, termasuk penguatan komunikasi melalui mekanisme formal seperti MoU.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, menyatakan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proyek ke depan.
Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan.
“Setiap aspirasi akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Komunikasi yang baik harus terus dijaga agar pembangunan berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik,” jelasnya.
Kapolda turut menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme penanganan berbagai aspek teknis, termasuk terkait lahan dan tanaman tumbuh, yang saat ini ditangani melalui tim khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
