Arikamedia.id, AMBON — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan persoalan kemacetan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pengaturan arus kendaraan. Dibutuhkan kebijakan transportasi terpadu dan kerja sama lintas sektor.
Hal itu disampaikan dalam diskusi publik “Katong Peduli Ambon Manise Bebas Macet” yang digelar di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (15/9/26),
Dalam keynote speech Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena yang dibacakan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon Robert Sapulette, disebutkan kemacetan dipengaruhi berbagai faktor sehingga penanganannya tidak dapat dibebankan kepada satu instansi.
Pemkot mendorong kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, Kementerian Perhubungan, kepolisian, operator angkutan umum, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat.
Pertumbuhan aktivitas pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan ekonomi di Kota Ambon turut meningkatkan mobilitas warga dan distribusi barang. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volume kendaraan dan tekanan terhadap kapasitas jalan.
Kemacetan dinilai bukan sekadar persoalan kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, distribusi barang dan pelayanan publik.
Karena itu, forum tersebut diarahkan untuk memetakan persoalan transportasi secara menyeluruh sekaligus menghimpun masukan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hasil diskusi diharapkan menjadi dasar kebijakan berbasis data yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
