KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap sejumlah tugas pentingnya pada 2027 tidak mendapat alokasi anggaran. Bahkan, pengaduan proaktif dan penyelidikan tiga perkara pelanggaran HAM berat mendapat anggaran Rp0.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (1/9/2026). Pengaduan proaktif biasanya dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap Komnas HAM.
“Pengaduan proaktif, biasanya kami lakukan 3 sampai 5 kali kegiatan untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterbatasan akses ke Komnas HAM, alhamdulillah ini nol rupiah untuk tahun depan,” kata Anis.
Selain itu, tiga perkara pelanggaran HAM berat yang akan ditangani pada 2027 juga tidak memiliki anggaran penyelidikan. “Kemudian penanganan perkara, penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat, ini tahun depan ada 3 perkara, anggarannya nol rupiah,” ujarnya, mengutip MelihatIndonesia.id.
Layanan lain seperti pengamatan situasi HAM, penanganan aduan, dan pengelolaan arsip perkara dugaan pelanggaran HAM juga tercatat tanpa anggaran. Untuk 2027, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mendapat pagu gabungan Rp133,54 miliar. Komnas HAM memperoleh Rp94,23 miliar, sedangkan Komnas Perempuan Rp39,30 miliar.
