Arikamedia.id, AMBON – Anggota DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, menyoroti persoalan ketidaksesuaian data kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin yang kerap menimbulkan keluhan di lapangan.
Menurutnya, banyak warga yang seharusnya mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah justru mendapati status kepesertaannya tidak aktif saat membutuhkan pelayanan di rumah sakit.
Hal itu disampaikanya usai mengikuti rapat bersama BPJS Kesehatan dan instansi terkait untuk mencocokkan data peserta BPJS yang iurannya ditanggung pemerintah.
Ia menjelaskan, masyarakat miskin yang memperoleh BPJS bersubsidi terbagi dalam dua segmen. Pertama, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Maluku.
Kedua, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda yang iurannya dibayarkan melalui APBD Kota Ambon dengan dukungan pemerintah.
“Yang menjadi perhatian kami adalah masyarakat miskin yang sudah memiliki BPJS, bahkan sudah beberapa kali menggunakannya untuk berobat. Namun saat kembali sakit dan datang ke rumah sakit, justru diberitahu bahwa BPJS mereka sudah tidak aktif. Ini yang harus dijelaskan, apakah karena kesalahan data atau persoalan administrasi lainnya, padahal iurannya dibayar pemerintah,” katanya di DPRD Kota Ambon, Senin, (27/7/26).
