Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, H. Abdullah Vanath berpendapat bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Maluku adalah rendahnya pendapatan masyarakat yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah.
Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Provinsi Maluku, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pendalaman Informasi Penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dengan topik sektor kemiskinan.
FGD ini bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi dan masukan strategis dalam rangka penyusunan laporan eksekutif daerah yang menjadi dasar penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku.
Demikian dikatakan Vanath di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (9/6/26). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring dan daring.
“Peta kemiskinan Maluku merupakan kontribusi dari peta kemiskinan 11 kabupaten/kota. Demikian pula peta kemiskinan nasional merupakan akumulasi dari kondisi kemiskinan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Diutarakannya, berbeda dengan wilayah lain yang memiliki sektor industri besar, perekonomian Maluku masih sangat bergantung pada belanja pemerintah melalui APBD maupun APBN.
