Arikamedia.id, AMBON – Persoalan minyak sangat penting dan harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) harus merata dan tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, tetapi juga mengjangkau kecamatan hingga desa di seluruh Maluku. Evaluasi dilakukan hampir setiap bulan karena BBM merupakan kebutuhan vital yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Demikian dikatakan, Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, yang juga menekankan pentingnya evaluasi rutin distribusi BBM di wilayah Maluku, usai rapat kerja dengan Pertamina Patra Niaga, Rabu (22/04/26).
”Masih adanya sejumlah penyalur atau SPBU yang belum memiliki izin resmi, namun telah beroperasi. Kondisi ini ditemukan di sejumlah daerah seperti Seram Utara, Piru, Buru Selatan, hingga Maluku Barat Daya. Ini persoalan serius karena ada penyalur yang belum mengantongi rekomendasi dari BPH Migas,” ujarnya.
Irawadi berharap langkah ini dapat memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran dan merata di seluruh Maluku.
Ditegaskan, Komisi II pun merekomendasikan agar Pertamina Patra Niaga memberikan pendampingan kepada penyalur tersebut untuk mengurus izin dan mendapatkan nomor registrasi resmi. Namun, menurutnya, proses itu tetap membutuhkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat, baik bupati maupun wali kota, terkait kebutuhan riil BBM di wilayah masing-masing.
