Arikamedia.id, AMBON – DPRD Provinsi Maluku menyoroti pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di daerah, khususnya pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan jalan oleh pemerintah pusat melalui skema jalan nasional perlu diimbangi dengan strategi pemerintah daerah dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025 Senin kemarin.
“Ketergantungan pada proyek pusat tanpa diiringi optimalisasi potensi lokal belum mampu mendorong kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.
Dikatakan, selain itu, DPRD juga menyoroti pengelolaan Pasar Mardika yang telah menelan anggaran sekitar Rp18 miliar. Dewan menilai masih terdapat berbagai persoalan di lapangan, termasuk keamanan barang dagangan masyarakat yang kerap dilaporkan hilang.
Menurutnya, kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan manajemen pengelolaan oleh pemerintah daerah.
”Pemerintah harus menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab dalam memastikan fasilitas publik berjalan optimal serta memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya para pedagang,” kata Alhidayat.
