“Intinya, 17 program prioritas itu menjadi prioritas kita dalam seluruh tahun pelaksanaan RPJMD,” ujarnya. Dengan demikian, APBD 2027 akan diarahkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin pemerintahan, tetapi juga mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
Wattimena juga memastikan proses penyusunan anggaran tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia mengakui tahapan KUA-PPAS tahun ini sedikit mengalami keterlambatan, namun kondisi tersebut tidak menghambat proses selanjutnya.
“Kita sudah berusaha mengikuti mekanisme yang berlaku. Memang agak terlambat sedikit, tetapi tidak masalah karena sekitar 90 persen daerah juga mengalami keterlambatan,” jelasnya.
Setelah kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyusunan RK dan penyampaian Rancangan APBD (RAPBD) kepada DPRD Kota Ambon untuk dibahas sesuai ketentuan.
Bagi Pemkot Ambon, momentum penyusunan APBD 2027 menjadi kesempatan untuk memastikan kebijakan fiskal daerah bergerak sejalan dengan perubahan zaman.
Digitalisasi dan percepatan pembangunan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pelaksanaan 17 program prioritas hingga akhir periode RPJMD. (AM-18)
