BeritaDaerahPemerintahanUtama

Soal Menunda Bayar Hutang SMI Berarti PMK Di Amandemen

58
×

Soal Menunda Bayar Hutang SMI Berarti PMK Di Amandemen

Sebarkan artikel ini
Pinjaman Rp 700 Miliar ke Pemda Maluku - (ilustrasi)

”Satu tahun itu harus 137 miliar, satu bulan itu 11 miliar. Jadi memang berat sekali,” ungkap HL.

Mantan anggota DPR RI ini mengaku setengah mati membayar hutang SMI. Sehingga ia meminta reschedule dari Kemenkeu.“Selesai pelantikan di Istana kemarin beta (saya) hadiri undangan resmi ke Kementerian Keuangan minta reschedule pembayaran hutang SMI,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa pembayaran hutang SMI kalau bisa di jadwalkan ulang hingga tahun 2027.

Sebab, HL mengaku setengah mati dalam pembayaran hutang tersebut yang lumayan besar kalau dibayar perbulan atau pertahun.

“Kalau bisa di perlu nanti katong (kita) bayar tahun 2026 saja, kalau bisa 2027 juga jauh lebih bagus lagi, ” ujarnya.

Baca Juga  TIM Penyelidik Kejati Maluku Tingkatkan Penanganan Perkara Dugaan Korupsi Preservasi Jalan Namlea-Samalagi-Air Buaya-Teluk Bara ke Tahap Penyidikan

“Karena memang beta harus akui kalau katong setengah mati,” sambungnya.

Apakah berhasil lobi-lobi nantinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan semua elemen masyarakat meunggu hasilnya.

Karena tentu berat hutang SMI ditambah Instruksi Presiden soal efisiensi anggaran akan sangat membebani pemerintahan yang baru saat ini Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath. (AM-29).  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari pembangunan…

Berita

Menurutnya, Kejati Maluku berkomitmen untuk melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya…

Berita

“Kami ingin menyiapkan sebuah draft policy brief kepada pemerintah agar berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur wisata bahari dapat diharmonisasikan bersama Kementerian Pariwisata.dengan…