Sementara itu, publik menyoroti dan menilai anggaran sebesar 14,5 Miliar sebaiknya disampaikan transparan penggunaannya. Karena proyek-proyek seperti begini bukan barang baru di provinsi ini. Publik mencontoh pembangunan Mess Maluku saja bisa memakan biaya dan waktu yang cukup lama, dan bisa saling menuding sendiri antara anggota legislatif dengan alasan pengawasan.
Publik berharap anggota legislatif menjalankan fungsi pengawasannya secara bersih, jujur dan transparan.(**)
“Animo masyarakat di wilayah Provinsi Maluku cukup tinggi, walaupun sampai sekarang belum mencapai target,” ungkapnya saat di wawancarai, di Dusun Seri Kecematan…
Ia juga mengingatkan para raja agar tidak menjadikan jabatan sebagai kepentingan pribadi. Setiap kebijakan, termasuk kerja sama dengan investor maupun pihak politik,…
Menurut Vanath, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta…
Selain itu, Pemkot Ambon juga meminta adanya pemeriksaan terhadap dugaan kerugian keuangan negara atau daerah yang mungkin timbul akibat penerbitan maupun penggunaan…
Kepengurusan Majelis Latupati periode 2026–2031 turut melibatkan para raja dari berbagai negeri di Maluku. Organisasi ini juga diperkuat sejumlah bidang, antara lain…
