Oleh karena itu, ia menegaskan Dishub menegakan aturan karena tidak sesuai dengan Perda maka ada akan sanksi yang berlaku.
“Jadi fungsikan terminal sebagai mana mestinya dan lakukan penertiban parkir liar, agar tidak ada lagi kemacetan,” tegasnya.
Ia berharap Dinas Perhubungan secepatnya melakukan langkah-langkah kongkrit guna mengatasi permasalahan yang terjadi. (AM-18)
“Tadi juga sudah kita diskusi terkait juga dengan Undang-Undang ITE, tapi kita lebih mendalami lagi nanti setelah laporan ini berjalan. Karena di…
Bagi Amnesty International korupsi adalah pelanggaran HAM karena menghambat penikmatan hak-hak individu maupun kolektif seperti dijamin dalam instrumen hak asasi manusia di…
Capaian tersebut melanjutkan tren positif DPRD Maluku dalam fungsi pembentukan peraturan daerah. Pada 2025, lembaga legislatif yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur…
“Sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut, Wali Kota Ambon kemudian menerbitkan Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 77 Tahun 2026, Tanggal 30 Januari…
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, ketika di konfirmasi di Balai Kota, Rabu (22/6/26) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak…
