Hetifah juga menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan. Selain mempercepat penanganan darurat, BNPB bersama pemerintah daerah perlu memperkuat pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan agar karhutla tidak terus berulang.
Terkait tugas DPR ke depan, Hetifah menegaskan bahwa Komisi VIII akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BNPB, khususnya dalam transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, kesiapan menghadapi bencana, serta efektivitas bantuan kepada pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
“Dalam raker terdekat kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar itu. ***
