Hery disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, subsider Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejaksaan menduga Hery menerima uang Rp 1,5 miliar agar Ombudsman menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang isinya mengoreksi putusan Kementerian Kehutanan soal perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Perhitungan itu dilakukan Kementerian Kehutanan kepada PT Toshida Indonesia. (*) (Tempo.co)
Arikamedia.id, JAKARTA – Ketidakhadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat Komisi II DPR pada Selasa, 15 September 2026, menjadi sorotan setelah KPK…
Di tengah munculnya informasi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk ikut memeriksa dugaan bisnis rokok ilegal yang disebut berpotensi menyebabkan kerugian…
Kawasan ini juga menggunakan genset sebagai sumber listrik, sehingga fasilitas kelistrikan masih bersifat terbatas dan menyesuaikan kondisi lokasi. Salah satu daya tarik…
Arikamedia.id, AMBON — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mendesak pemerintah daerah segera memastikan besaran rencana pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur…
“Yang paling penting itu soal nasib anak-anak. Karena kadang kita bicara tentang generasi, tetapi hanya karena satu orang anak tidak mampu, pendidikannya…
