Selain itu, tambah Rovik kontraktor lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan pekerjaan kepada DPRD maupun masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
Lebih lanjut Rovik meminta agar setiap agenda pengawasan berikutnya BPJN, PPK, maupun kontraktor menyiapkan seluruh data teknis sebelum rombongan DPRD turun ke lapangan.
Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan efektif dan menghasilkan keputusan yang tepat.
“Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. DPRD harus mengetahui secara jelas pekerjaan yang diawasi sehingga fungsi pengawasan benar-benar berjalan maksimal dan menjadi bekal bagi kami dalam memberikan rekomendasi,” ujarnya.
Ia juga menilai pengawasan di beberapa daerah lain telah berjalan lebih baik karena seluruh dokumen disiapkan terlebih dahulu.
Ditekankannya, kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi contoh dalam pengawasan proyek jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
“Saya berharap ini menjadi pelajaran bersama. Ke depan, setiap pengawasan DPRD harus didukung dengan dokumen yang lengkap sehingga kami mengetahui secara pasti kondisi pekerjaan sebelum turun ke lapangan,” katanya. *
