BeritaDaerahEkonomiOpiniUtama

Menilai APBD Daerah Kepulauan: Melampaui Dikotomi Angka

55
×

Menilai APBD Daerah Kepulauan: Melampaui Dikotomi Angka

Sebarkan artikel ini

Sebaliknya, belanja modal yang tampak besar di atas kertas belum tentu membawa perubahan berarti jika lokasinya tidak terintegrasi dengan kebutuhan warga. Jalan atau fasilitas umum yang jarang dimanfaatkan karena tidak terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi hanya akan menjadi monumen beton. Kualitas belanja selalu menuntut kejelasan fungsi dan manfaat. Oleh karena itu, evaluasi APBD perlu bergeser dari sekadar mengejar angka input menuju pengukuran outcome dan impact. Pemerintah daerah dan DPRD perlu bersama-sama menguji setiap program dengan pertanyaan sederhana: apa perubahan nyata yang dirasakan masyarakat setelah anggaran ini dibelanjakan?

Pengawasan DPRD pun memegang peran krusial dalam memastikan kualitas tersebut. Fungsi anggaran dan pengawasan tidak boleh berhenti pada perdebatan persentase belanja modal dan operasional saat pembahasan kebijakan umum anggaran. Pengawasan yang konsisten hingga tahap pelaksanaan di lapangan jauh lebih menentukan hasil akhir. Di sisi lain, media lokal juga memiliki peran strategis dalam menjembatani informasi anggaran kepada publik. Pemberitaan yang jernih dan berimbang membantu warga memahami arah pembangunan daerah tanpa terjebak sensasi angka semata. Ruang diskusi publik yang sehat akan mendorong perbaikan tata kelola anggaran secara berkelanjutan.  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *