Dimensi pertama yang perlu dicermati adalah ketepatan sasaran dan relevansi program. APBD yang berkualitas berangkat dari pemetaan masalah yang akurat berbasis data, bukan sekadar rutinitas tahunan atau keinginan sesaat. Program pembangunan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat, mulai dari akses air bersih, konektivitas antarkawasan, hingga penguatan ekonomi lokal. Dimensi kedua adalah efisiensi dan kewajaran harga. Dalam belanja modal maupun belanja operasional, kebocoran anggaran sering terjadi bukan karena jenis belanjanya, melainkan karena perencanaan yang kurang matang, pengadaan yang tidak transparan, atau mark-up harga. Efisiensi berarti setiap rupiah menghasilkan output maksimal tanpa pemborosan. Dimensi ketiga menyangkut keberlanjutan fiskal dan pemeliharaan aset. Banyak pemerintah daerah bersemangat membangun infrastruktur baru, tetapi abai mengalokasikan dana pemeliharaan yang cukup. Akibatnya, aset daerah cepat rusak dan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya dengan biaya rehabilitasi yang jauh lebih mahal.
Kualitas APBD juga sangat ditentukan oleh kesinambungan antara belanja modal dan belanja operasional. Pembangunan pasar rakyat, misalnya, baru akan memberi manfaat ekonomi jika diikuti pengelolaan yang tertib, pendampingan pedagang, dan penataan akses yang baik. Keterpaduan perencanaan inilah yang membuat anggaran bekerja sebagai satu sistem. Selain itu, arah kebijakan anggaran perlu dilihat dari dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan. APBD daerah semestinya membantu meringankan beban keluarga rentan, membuka lapangan kerja, serta memperluas kesempatan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Angka pertumbuhan ekonomi daerah akan terasa lebih bermakna jika dinikmati secara luas oleh masyarakat. Aspek lain yang tak kalah penting adalah kemandirian dan kapasitas fiskal daerah. Ketergantungan yang terlalu besar pada transfer pusat membuat ruang gerak anggaran daerah menjadi terbatas ketika muncul kebutuhan mendesak. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang adil, transparan, dan tidak memberatkan warga kecil menjadi bagian penting dari tata kelola anggaran yang sehat.










