Arikamedia.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini membuat Pemerintah Pusat berada dalam posisi serba salah.
Di satu sisi, maraknya kasus keracunan massal yang menimpa peserta didik menuntut penghentian total dan evaluasi menyeluruh demi keselamatan.
Namun di sisi lain, menghentikan program yang sudah berjalan masif ini berisiko menimbulkan turbulensi ekonomi dan konsekuensi hukum yang bisa membahayakan posisi kepemimpinan ke depan. Situasi ini pun disebut sebagai kondisi maju kena mundur kena, melansir Suaranya.com.
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, menilai dilema tersebut muncul akibat kebijakan yang disusun terburu-buru tanpa perencanaan matang sejak awal.
“Ini kalau 2029 terpilih lagi, kalau tidak terpilih lalu pemerintahan baru mengutak-ngatik lagi pelaksanaan program MBG dengan kerugian negara yang sekian, ya kena kasus nanti beliau. Jadi ini maju kena mundur kena,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah memang tidak bisa mengabaikan dampak ekonomi jika MBG dihentikan, namun keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan hanya demi menjaga perputaran ekonomi dari program tersebut. ***
