“Pada tahun 2024 tercatat 126 kejadian konflik sosial. Tahun 2025 turun menjadi 96 kejadian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026, dari Januari sampai Juni, tercatat hanya enam kejadian. Ini merupakan capaian yang patut kita syukuri bersama,” kata Kapolda.
Menurut Kapolda, keberhasilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sinergi yang terbangun antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, dan seluruh komponen masyarakat yang terus menjaga semangat persaudaraan dan kebersamaan di Maluku.
Ia menegaskan bahwa keamanan bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen bangsa dalam menjaga ruang sosial yang aman, damai, dan harmonis.
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Polisi hanya menjadi penggerak dan fasilitator, sedangkan keberhasilan menjaga perdamaian lahir dari kesadaran seluruh masyarakat,” tegasnya.
Kapolda secara khusus memberikan apresiasi kepada insan pers yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam menjaga kondusivitas daerah melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Di tengah derasnya arus informasi digital, media arus utama dinilai memiliki posisi strategis sebagai penjaga kualitas informasi publik sekaligus benteng terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk disinformasi yang dapat memicu keresahan sosial.
