Katanya, keterbatasan kuota tersebut dirasakan pada dua daerah, ini terungkap dari hasil pengawasan DPRD.
Penetapan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk beberapa daerah di Maluku dianggap belum merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap seluruh aktifitas masyarakat, maupun pelaku usaha yang menggantungkan hidup dari BBM. (***)
Rimaniar meminta pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah negeri memperkuat pemutakhiran data dengan melibatkan Raja, RT dan RW yang memahami kondisi masyarakat secara…
Mulai 3 September 2026, BGN mewajibkan satu ompreng memiliki satu label yang mencantumkan waktu matang secara jelas. Kendaraan pengantar juga diminta mengambil…
Ia kemudian dibawa ke RS Mintohardjo dan dinyatakan meninggal dunia. Jenazah selanjutnya dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk identifikasi dan visum….
“Desil satu itu yang tidak punya penghasilan sampai desil empat. Kalau enggak dibantu bisa enggak punya beras di rumahnya,” ujar Zulkifli saat…
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai jumlah yang telah ditetapkan, sekaligus menjaga kualitas beras yang disalurkan. “Untuk Provinsi Maluku,…
