Dengan demikian, ditambahkan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri. Perlu ada pemetaan kebutuhan tenaga kerja sejak tahap konstruksi hingga tahap produksi.
Menurutnya, informasi mengenai jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan serta jenis kompetensinya harus diketahui sejak awal agar program pelatihan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran.
“Yang paling penting adalah sertifikat kompetensi. Kalau masyarakat sudah tahu kebutuhan tenaga kerja apa saja, mereka bisa mengikuti pelatihan yang tepat sehingga saat dibutuhkan mereka sudah siap. Harus dijelaskan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan pada masa konstruksi, kemudian saat produksi, dan kompetensi apa saja yang diperlukan pada masing-masing tahap itu,” bebernya.
Tambahnya, tenaga kerja dari luar daerah umumnya telah memiliki informasi dan kesiapan yang lebih baik karena dekat dengan sumber informasi dari investor maupun operator proyek. Karena itu, masyarakat Maluku tidak boleh tertinggal akibat minimnya akses informasi.
Terkait persentase tenaga kerja lokal yang akan terserap dalam proyek tersebut, Noach mengaku DPRD Maluku belum memperoleh data resmi. Namun demikian, pihaknya akan terus memantau perkembangan proyek agar masyarakat Maluku mendapat kesempatan kerja yang optimal.
