Arikamedia.id, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela dengan memastikan seluruh hak masyarakat terdampak diselesaikan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, di Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/26).
Rapat tersebut dihadiri Sekda Maluku, Sadali Ie, selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), unsur Forkopimda, TNI-Polri, SKK Migas, Inpex, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah percepatan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak langsung pembangunan fasilitas Blok Masela.
Gubernur mendorong Inpex dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) segera merealisasikan pembayaran kompensasi berdasarkan hasil penilaian dan data yang telah diverifikasi.
Selain kompensasi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bentuk penanganan, yakni bantuan biaya hidup selama satu tahun bagi warga yang memenuhi ketentuan, relokasi enam unit rumah warga di area pembangunan, penggantian biaya tanam tumbuh, serta bantuan peralatan hidup yang nilainya menunggu rekomendasi akhir SKK Migas.
