Warga menuntut agar status legalitas lahan diselesaikan secara transparan sebelum perusahaan melanjutkan kegiatan di lahan tersebut.
Menurut Sekretaris Negeri Tananahu, warga pada dasarnya tidak menolak proyek hilirisasi komoditas pala dan kelapa yang dicanangkan pemerintah pusat, namun legalitas kepemilikan lahannya harus jelas terlebih dahulu.***
Post Views: 15 Baca Juga Turnamen ESport Kapolda Cup bukan Sekedar Kompetisi Olahraga Eletronik, Sekaligus Pembinaan Generasi Muda yang Adaptif Perkembangan Teknologi
Negara melalui aparat penegak hukum seharusnya hadir sebagai pelindung hak warga negara, bukan bertindak menjadi alat represi bagi kepentingan korporasi dan negara. …
Sementara itu, Jenderal Lapangan Mujahidin Bunni menyebutkan bahwa mahasiswa akan mengedepankan aksi damai dengan tetap menjaga ketertiban umum selama penyampaian aspirasi berlangsung. …
Mendengar penjelasan tersebut, Halimun menegaskan bahwa kepastian status pekerjaan penting untuk menjawab berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, DPRD menerima laporan…
Selain itu, tambah Rovik kontraktor lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan pekerjaan kepada DPRD maupun masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan. Lebih…
