Warga menuntut agar status legalitas lahan diselesaikan secara transparan sebelum perusahaan melanjutkan kegiatan di lahan tersebut.
Menurut Sekretaris Negeri Tananahu, warga pada dasarnya tidak menolak proyek hilirisasi komoditas pala dan kelapa yang dicanangkan pemerintah pusat, namun legalitas kepemilikan lahannya harus jelas terlebih dahulu.***
Menariknya, skema tersebut disebut dihitung berdasarkan ketersediaan waktu kerja dokter, bukan banyak atau sedikitnya pasien yang dilayani. Artinya, dokter tetap memperoleh standar…
Di tengah kericuhan, seorang warga yang tidak sedang berada di panggung politik kehilangan nyawa. Di situlah hukum diuji: apakah ia mampu menemukan…
Ketua ICMI Orda Kota Ambon, Dr. Abdul M. Tubaka, M.Si., dan Ketua Panitia Ikbal Kaplale turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Wai Ruhu dipilih karena memiliki fungsi…
Posbankum diharapkan dapat menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan konsultasi hukum, sekaligus memahami langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai…
“Ini merupakan keinginan Bapak Pangdam XV/Pattimura, agar area tersebut ditata dan direvitalisasi kembali menjadi ruang bagi UMKM masyarakat, tujuannya jelas untuk meningkatkan…
