“Pedomannya sudah ada dan tidak ada Undang-Undang lain yang mengatur soal ini, semua soal pers diatur pada Undang-Undang 40 Tahun 1999,” ujar Yadi.(**)
Ia menegaskan bahwa persoalan subsidi BBM tidak dapat diputuskan di tingkat daerah karena merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemerintah Kota Ambon…
Mengusut kasus ini bukan hanya soal menegakkan hukum. Ini soal memastikan warisan substansi kemerdekaan: bahwa kekayaan alam Maluku harus dinikmati oleh rakyat…
Peilouw menambahkan, apabila revisi dilakukan, prosesnya harus melibatkan masyarakat sipil dan berbagai pihak terkait agar menghasilkan regulasi yang benar-benar dapat diterapkan serta…
“Kami berkomitmen untuk terus membina prajurit jajaran yang profesional, tangguh, dan selalu siap sedia dalam menjaga kedaulatan serta menegakkan hukum di laut…
Ia mengakui, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kota Ambon saat ini masih berada dalam kategori “daerah dalam pembinaan”. …