“Yang paling penting itu soal nasib anak-anak. Karena kadang kita bicara tentang generasi, tetapi hanya karena satu orang anak tidak mampu, pendidikannya tidak bisa dilanjutkan. Itu yang miris,” tegasnya.
Halimun juga menyinggung program Sekolah Rakyat yang menurutnya dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, perhatian terhadap pendidikan, kata dia, tidak boleh berhenti pada jenjang SMA.
“Kalau ada anak-anak yang kurang mampu, terutama yang mau kuliah, harus ada perhatian. Baik beasiswa maupun proses pendampingannya. Itu yang paling penting,” ujarnya.
Ia mendorong dinas-dinas terkait untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dinilai penting agar anak-anak yang memenuhi persyaratan bantuan pendidikan dapat segera terdata dan memperoleh akses beasiswa maupun dukungan lainnya.
Menurut Halimun, pemerintah daerah harus memiliki mekanisme yang jelas untuk memastikan tidak ada anak dari keluarga kurang mampu yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena persoalan biaya.
Ia berharap aspirasi masyarakat Maluku Tengah tersebut segera diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, bukan sekadar menjadi catatan dalam agenda reses.
