“Kami berharap perempuan berani mengawasi. Salah satu program Bawaslu dalam pemilu dan pilkada kali ini adalah perempuan berdaya mengawasi,” kata Bagja. “Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga pemilu dan pilkada, tetapi juga menegakkan hak perempuan dalam pemilu dan pilkada,” sambungnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Iffa Rosita mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen pemilih dalam Pilkada serentak 2024 adalah perempuan. Hal ini menjadikan perempuan sebagai faktor penentu dalam pelaksanaan Pilkada.
“Perempuan menjadi entitas yang sangat penting untuk menentukan arah Pilkada 2024. Saya ingin agar perempuan menjadi garda terdepan dalam mengawal suksesnya Pilkada 2024,” kata Iffa.
Dia juga menyerukan agar perempuan tidak hanya menjadi faktor penentu, tetapi juga aktif memberikan kritik dan masukan terhadap tahapan Pilkada yang dijalankan oleh KPU RI.
“Perempuan harus berani dan kritis serta terbuka menyampaikan semua keluh kesah terkait seluruh tahapan Pilkada 2024. KPU terbuka terhadap semua kritikan dan masukan,” ungkap Iffa.
“Dan itu sangat dibutuhkan, terutama mengingat lebih dari setengah pemilih adalah perempuan,” pungkasnya. Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka. Calon kepala daerah yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.(**)
