JAKARTA, arikamedia.id – Satu unit pesawat jet Spirit Airlines yang menuju ibu kota Haiti, Port-au-Prince, terkena tembakan. Seorang pramugari mengalami luka ringan dalam insiden itu.
Dikutip dari AFP, Selasa (12/11/2024), maskapai Spirit menyebut penerbangan 951 dari Fort Lauderdale, Florida, ke Port-au-Prince itu kemudian dialihkan dan mendarat dengan selamat di Republik Dominika.
Pemeriksaan di darat mengungkapkan kerusakan pada pesawat menunjukkan sebagai akibat tembakan. “Tidak ada penumpang yang terluka,” kata maskapai berbiaya rendah itu.
Maskapai juga menambahkan keterangan bahwa layanan ke Haiti telah ditangguhkan sambil menunggu evaluasi lebih lanjut.
Dikutip dari BBC, Port-au-Prince memang dikuasai oleh kelompok bersenjata. Dalam laporan kelompok hak asasi manusia Haiti, kelompok itu meneror 60 persen area ibu kota dan sekitarnya. Kota yang padat penduduk itu dibagi menjadi zona hijau, kuning, dan merah.
Hijau berarti bebas geng, kuning bisa aman hari ini dan mematikan besok, kemudian merah adalah area terlarang. Area hijau menyusut karena geng-geng bersenjata berat memperketat cengkeraman mereka.
Pesawat yang rusak itu dihentikan sementara dan Spirit mengatur agar penumpang dikembalikan ke Fort Lauderdale pada hari Senin (18/11).
Bandara di Port-au-Prince telah menghentikan semua operasional penerbangan komersial. American Airlines juga mengumumkan akan menangguhkan layanan penerbangannya antara Miami dan ibu kota Haiti hingga Kamis (14/11).
Insiden penembakan itu terjadi saat Haiti bersiap melantik perdana menteri baru di tengah perebutan kekuasaan baru yang mengancam akan menjerumuskan negara miskin yang dilanda krisis itu ke dalam kekacauan baru.
Dewan transisi Haiti telah bergerak untuk mengganti Perdana Menteri Garry Conille.
Keputusan dewan yang beranggotakan sembilan orang itu, yang tertanggal untuk dipublikasikan pada hari Senin, 11 November, berupaya untuk menyingkirkan Conille setelah hanya lima bulan menjabat dan menggantinya dengan pengusaha Alix Didier Fils-Aime.
Dewan tersebut adalah badan baru yang tidak tercantum dalam konstitusi dan tidak disetujui oleh parlemen karena Haiti tidak memiliki badan legislatif yang sedang menjabat.
Negara itu tidak menyelenggarakan pemilihan umum sejak tahun 2016 sehingga memperlebar kekosongan politik. Akibatnya, krisis keamanan dan kesehatan yang ada memburuk.***
