Oleh: Zadrach Ayal M.Si
Perdebatan mengenai kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kerap terjebak pada dikotomi angka. Banyak pihak langsung menilai baik buruknya sebuah APBD semata-mata dari perbandingan nominal antara belanja operasional dan belanja modal. Jika porsi belanja modal lebih besar atau naik signifikan, APBD sering dianggap progresif. Sebaliknya, jika belanja operasional mendominasi, anggaran langsung dicap boros dan tidak berpihak pada pembangunan. Padahal, membaca kualitas APBD secara dangkal hanya lewat rasio nominal kedua pos tersebut berisiko menyesatkan. Angka di atas kertas tidak otomatis mencerminkan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. Sebuah daerah bisa saja mencatat kenaikan belanja modal yang tinggi, tetapi proyek fisiknya mangkrak, tidak sesuai kebutuhan mendesak masyarakat, atau tidak terawat setelah selesai dibangun.
Di sisi lain, belanja operasional juga tidak seluruhnya bernilai negatif. Gaji guru, tenaga kesehatan, penyuluh lapangan, serta biaya operasional layanan publik dasar justru menjadi penggerak utama agar pelayanan pemerintah berjalan setiap hari. Tanpa dukungan operasional yang memadai, gedung sekolah atau puskesmas yang dibangun lewat belanja modal tidak akan berfungsi optimal. Karena itu, menilai kualitas APBD memerlukan kacamata yang lebih jernih dan menyeluruh. Kualitas anggaran seharusnya diukur dari sejauh mana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menjawab masalah publik, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan.










