Arikamedia.id, AMBON – Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Afifudin, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera mengusulkan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang belum terakomodasi pemerintah kabupaten/kota melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.
Desakan tersebut disampaikan Rovik dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (13/11/2026).
Menurut Rovik, masih terdapat sejumlah daerah yang kebutuhan infrastrukturnya belum terakomodasi secara maksimal. Karena itu, Pemprov Maluku perlu mengambil peran strategis untuk memperjuangkan usulan pembangunan yang belum mampu ditangani pemerintah kabupaten/kota.
Ia juga menyoroti ketimpangan alokasi pembangunan antardaerah, khususnya Kabupaten Kepulauan Aru yang disebut hanya memperoleh anggaran sekitar Rp2 miliar.
“Ini perlu menjadi perhatian agar pemerataan pembangunan infrastruktur di Maluku benar-benar dirasakan seluruh masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Rovik meminta perhatian serius terhadap penanganan banjir di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Menurutnya, anggaran penanganan banjir telah tersedia, tetapi pelaksanaan pekerjaan masih terkendala pembebasan lahan karena pemilik tanah belum bersedia menghibahkan lahannya.
