Arikamedia.id, AMBON – Aksi unjuk rasa mahasiswa asal Pulau Ambalau di Kantor DPRD Maluku, Kamis (6/8/2026), mengkritik lemahnya fungsi pengawasan anggota DPRD Maluku Dapil Buru dan Buru Selatan terhadap proses perubahan status jalan tersebut.
Tuntutan mereka bukan lagi berfokus pada skema pinjaman pemerintah daerah maupun persoalan pembiayaan pembangunan.
Yang menjadi prioritas saat ini adalah memastikan Jalan Lingkar Ambalau beralih status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi agar memiliki kewenangan penanganan oleh Pemprov Maluku.
Pernyataan ini disampaikan Perwakilan mahasiswa Ambalau, Kamal Mewar di ruang Komisi IV, Kamis, (6/8/26). Tidak hanya menyoroti keterlambatan pembangunan Jalan Lingkar Ambalau, pertemuan yang diterima Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, dan Julius Rutasouw, bahwa proses administrasi perubahan status jalan seharusnya tetap dapat dipercepat.
“Hari ini kami tidak berbicara soal pinjaman atau sumber pendanaan. Yang kami perjuangkan adalah bagaimana Jalan Lingkar Ambalau bisa ditetapkan sebagai jalan provinsi,” kata Kamal.
Diakui, kondisi fiskal pemerintah saat ini memang menjadi tantangan sehingga pembangunan fisik belum bisa langsung dilakukan. Namun, menurutnya, proses administrasi perubahan status jalan seharusnya tetap dapat dipercepat.
