Arikamedia.id, PIRU – Sejak awal penetapan ibu kota Kabupaten SBB, pemerintah daerah seharusnya telah mengantongi dokumen hibah lahan yang jelas dan lengkap.
Kejelasan dokumen itu penting untuk menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Seharusnya sejak awal semua dokumen hibah sudah tuntas, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Anggota Komisi I DPRD Maluku, Wahid Laitupa, menyoroti sejumlah kendala dalam pengelolaan lahan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), khususnya pada tahap pengukuran di lapangan.
Hal tersebut disampaikan saat Komisi I DPRD Maluku melakukan pengawasan tahap II di Kabupaten SBB, Sabtu (2/5/2026).
Laitupa menyinggung adanya klaim lahan oleh pihak keluarga tertentu yang kerap memicu polemik di tengah masyarakat.
Meski begitu, ditegaskannya, bahwa selama belum ada gugatan resmi terhadap pemerintah daerah, lahan tersebut masih dianggap sebagai milik pemda.
Menurut dia, ke depan kejelasan status hibah lahan harus menjadi perhatian serius, terutama untuk pembangunan fasilitas publik seperti sektor pendidikan.
“Jangan sampai pembangunan fasilitas pendidikan justru terganggu karena persoalan lahan yang belum jelas,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di SBB, Novi Lessil, menyebutkan bahwa secara umum tidak terdapat masalah serius terkait status lahan.
