Arikamedia.id, MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam mengusut dugaan suap yang melibatkan PT Wanatiara Persada. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengatakan bahwa proses tersebut merupakan langkah yang harus dihormati oleh seluruh pihak.
“Ini kan KPK sedang menyelidiki dugaan penyuapan pajak PT Wanatiara Persada (PT WP) yang tetap berada di KPP Madya Jakarta Utara, sebagaimana disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu,” ujar Sherly pada Senin 12 Januari 2026.
PT Wanatiara merupakan perusahaan tambang nikel penanaman modal asing yang beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Perusahaan ini terseret dugaan suap pengurangan nilai pajak yang juga melibatkan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.
KPK mengatakan pemeriksaan KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kurang bayar sekitar Rp 75 miliar. Lewat operasi tangkap tangan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Agus Syaifudin, anggota tim penilai pajak Askob Bahtiar, konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin, serta staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto.
