Menurut Vanath, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.
Melalui keikutsertaan dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, Pemprov Maluku berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi, memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Maluku, termasuk yang berada di wilayah kepulauan. **
