Tamaela juga menekankan bahwa pengintegrasian Pokir harus dilakukan secara terarah, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain aspek perencanaan, ia menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks tersebut, keterlibatan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dinilai memberikan penguatan pemahaman bagi anggota DPRD terkait pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah.
Tamaela turut mengapresiasi kehadiran para narasumber dari BPK RI dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkontribusi dalam memperkaya materi serta pemahaman peserta.
Ia berharap seluruh anggota DPRD dapat mengikuti Bimtek secara aktif dan serius, sehingga pengetahuan serta kemampuan teknis yang diperoleh dapat diterapkan dalam menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran.
Melalui sinkronisasi Pokir yang terarah, DPRD Kota Ambon diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan pembangunan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat bermuara pada program yang terukur, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (AM-18)
