Ia menilai hasil konvensi perlu melahirkan rekomendasi strategi yang mendorong sinergi antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam menerapkan standar layanan insinyur di daerah.
“Kami berharap lahirnya kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri, baik melalui keputusan bersama maupun surat edaran Mendagri kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, implementasi standar layanan insinyur dapat dipercepat karena pemerintah daerah berada di bawah pelatihan Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Sadali juga berharap Konvensi Nasional BKT HUT PII ke-III mampu menghasilkan berbagai gagasan konstruktif yang memperkuat profesi marwah insinyur sekaligus mendukung pembangunan sektor kehutanan yang berkelanjutan.
“Dengan tetap menjaga marwah profesi keinsinyuran, kami berharap konvensi ini melahirkan keputusan dan gagasan terbaik demi kemajuan profesi insinyur teknik kehutanan serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan bangsa,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua BKT HUT PII ke-III, Tonny Hari Widiananto, menegaskan bahwa konvensi merupakan forum anggota tertinggi untuk menjaga marwah, keutuhan, dan dialog profesi insinyur teknik kehutanan. Ia menyampaikan penghargaan kepada Kementerian Kehutanan atas dukungan berkelanjutan terhadap penguatan kelembagaan profesi sejak berdirinya BKT HUT PII.
