Tak hanya itu, ia juga mengungkap adanya tren defisit anggaran yang mencapai sekitar Rp162 miliar pada tahun 2026. Kondisi ini, menurutnya, menjadi sinyal kuat adanya tekanan struktural terhadap kapasitas fiskal daerah.
“Kalau kondisi ini tidak diantisipasi, maka pembangunan akan sulit bergerak. Kita harus mencari alternatif pembiayaan lain agar tidak terus bergantung pada transfer pusat,” tegasnya.
Sebagai solusi ia mendorong penguatan skema kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha, atau public private partnership (PPP). (AM-18)
