Dengan keluarnya status P-21, tahapan berikutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II kepada JPU. Namun, pelaksanaannya masih menunggu koordinasi antara penyidik dan JPU P-16 pada Kejaksaan Tinggi Maluku.
Polda Maluku menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut akan terus dikawal hingga tahap selanjutnya dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. *
Ia juga mengingatkan para raja agar tidak menjadikan jabatan sebagai kepentingan pribadi. Setiap kebijakan, termasuk kerja sama dengan investor maupun pihak politik,…
Menurut Vanath, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta…
Selain itu, Pemkot Ambon juga meminta adanya pemeriksaan terhadap dugaan kerugian keuangan negara atau daerah yang mungkin timbul akibat penerbitan maupun penggunaan…
Kepengurusan Majelis Latupati periode 2026–2031 turut melibatkan para raja dari berbagai negeri di Maluku. Organisasi ini juga diperkuat sejumlah bidang, antara lain…
Sebagai ungkapan syukur, Gubernur Hendrik Lewerissa menggelar silaturahmi dan jamuan makan malam bersama ahli waris serta keluarga besar A.M. Sangadji di Plataran…
