Ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan pelestarian lahan yang pernah terjadi di Maluku tidak boleh terulang kembali karena dapat menghambat masuknya investasi.
Menurutnya, keberhasilan hilirisasi sangat ditentukan oleh sinergi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim investasi yang menguntungkan.
Sekda juga mengungkapkan bahwa Maluku memiliki potensi besar dalam pengembangan ubi kayu dengan luas panen sekitar 1.875 hektare dan produksi mencapai sekitar 42.027 ton. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pembangunan industri hilir yang mampu memberikan nilai tambah bagi komoditas pertanian daerah.
“Program ini tidak hanya berbicara soal pertanian, tetapi juga tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika kebutuhan lahan mencapai sekitar 12 ribu hektar, maka akan tercipta puluhan ribu lapangan pekerjaan, belum termasuk dampak berganda ketika industri pengolahannya mulai beroperasi,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Buru Selatan, La Hamidi, menyampaikan bahwa persiapan program hilirisasi telah dilakukan secara intensif selama kurang lebih lima bulan bersama Kementerian Pertanian, PTPN, PT Agrinas, dan Bappenas guna menyelaraskan seluruh perencanaan dengan Pemerintah Provinsi Maluku.
