Menurut Nita, kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman karhutla dan kemarau panjang tidak dapat dipandang sebagai persoalan lingkungan semata. Risiko yang muncul dapat merambat ke sektor kesehatan, ketahanan pangan, stabilitas harga, hingga kondisi ekonomi rumah tangga.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah bersama seluruh instansi terkait untuk menyiapkan langkah antisipasi sejak dini. Upaya tersebut perlu mencakup penguatan pengawasan wilayah rawan kebakaran, koordinasi lintas sektor, perlindungan kesehatan masyarakat, serta mitigasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dan pasokan pangan.
Nita berharap hasil rapat kerja bersama mitra terkait dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk perencanaan anggaran tahun 2027.
Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan agar pemerintah tidak hanya bergerak ketika bencana telah terjadi, tetapi mampu mengantisipasi risiko sebelum dampaknya meluas.
Prinsip “sediakan payung sebelum hujan”, menurut Nita, harus menjadi landasan dalam memperkuat mitigasi karhutla dan menghadapi potensi kemarau panjang di Maluku.
Dengan perencanaan yang matang dan keterlibatan seluruh instansi terkait, risiko kebakaran diharapkan dapat ditekan, sementara dampak terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat dapat diantisipasi sejak awal.***
