Untuk itu, dia juga mengajak para pendukung pasangan calon untuk menahan diri dan tidak terprovokasi serta menaati aturan yang telah ditetapkan. Karena gugatan ke MK tersebut merupakan sarana jika ada ketidakpuasan atas hasil Pilkada.
“Kalau soal perselisihan hasil Pilkada, mereka bisa mengajukan gugatan ke MK dengan batasan waktu yang telah ditentukan,” katanya.(*)
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari pembangunan…
Ketidakpastian yang berkepanjangan justru berpotensi melahirkan ketidakpercayaan kader terhadap proses demokrasi di internal organisasi. Ia menegaskan bahwa IMM sebagai organisasi kader harus…
Forum tersebut diselenggarakan oleh Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lewat dukungan Yayasan IPAS Indonesia. Kegiatan ini menjadi…
Menurutnya, Kejati Maluku berkomitmen untuk melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya…
“Kami ingin menyiapkan sebuah draft policy brief kepada pemerintah agar berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur wisata bahari dapat diharmonisasikan bersama Kementerian Pariwisata.dengan…
