“Melalui kebijakan tersebut, pemerintah juga mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMKM. Dengan demikian, partisipasi IKM dan UMKM dalam pasokan barang dan jasa pemerintah diharapkan semakin meningkat,” jelas Menperin.
Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, mengungkapkan bahwa pemerintah turut memberikan pendampingan dalam proses sertifikasi bagi pelaku industri kecil. Ia menjelaskan bahwa kemudahan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) telah diatur dalam regulasi kementerian.
“Dalam regulasi tersebut, industri kecil diberikan kemudahan. Untuk memenuhi sertifikasi nilai TKDN barang melalui skema TKDN self declare,” ucap Reni.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, Kementerian Perindustrian menggelar sosialisasi sertifikasi bagi pelaku industri kecil di Politeknik AKA Bogor pada April 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh 65 peserta secara langsung, serta 250 peserta lainnya mengikuti secara daring.
Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA, Yedi Sabaryadi, menjelaskan bahwa rangkaian acara meliputi diskusi panel dan sesi konsultasi meja yang difokuskan pada validasi industri.(*)
