Kelima, mahasiswa meminta Gubernur Maluku mendorong INPEX membuka informasi rekrutmen secara transparan kepada masyarakat MBD, termasuk persyaratan, kualifikasi, jadwal, tahapan seleksi dan jalur pendaftaran.
Keenam, mahasiswa meminta Gubernur memberikan penegasan kepada INPEX agar memperhatikan proses rekrutmen yang dilakukan Petrosea sehingga penerimaan tenaga kerja berlangsung terbuka dan memberikan akses yang adil bagi masyarakat lokal.
Ketujuh, mahasiswa meminta Gubernur Maluku mendorong INPEX membangun dermaga di Pulau Masela sebagai salah satu infrastruktur pendukung bagi aktivitas dan kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut.
Kedelapan, mahasiswa meminta Pemprov Maluku berkoordinasi dengan INPEX untuk memastikan secara jelas alokasi 30 persen tenaga kerja lokal bagi MBD dan KKT, termasuk mekanisme penerimaan dan pembagian kesempatan kerja.
Kesembilan, mahasiswa mendesak Gubernur Maluku berkoordinasi dengan Petrosea untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan rekrutmen dalam waktu dua hari.
Mahasiswa menilai kejelasan proses rekrutmen menjadi penting agar tidak menimbulkan kesenjangan informasi maupun persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
Mereka juga meminta pemerintah daerah menjalankan fungsi koordinasi secara aktif antara masyarakat, Pemprov Maluku, Pemkab MBD, Pemkab KKT, INPEX, SKK Migas dan perusahaan kontraktor.
