Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut membawa sejumlah pesan, di antaranya “Inpex jang lupa AMDAL” dan “Jangan abaikan kami, kami punya hak yang sama.”
Bagi mahasiswa, keterlibatan masyarakat lokal tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah pekerja yang diterima. Mereka menilai proses rekrutmen harus dilakukan secara transparan, dengan informasi mengenai kualifikasi, tahapan seleksi, jadwal penerimaan dan mekanisme pendaftaran yang dapat diakses masyarakat.
Sembilan tuntutan mahasiswa
Pertama, mahasiswa mendesak Gubernur Maluku mengambil langkah koordinasi untuk menghentikan sementara proses rekrutmen yang dilakukan Petrosea sampai terdapat kepastian mengenai akses kerja yang adil bagi masyarakat MBD.
Kedua, mereka meminta Pemprov Maluku memperkuat koordinasi dengan Dinas ESDM, Dinas Ketenagakerjaan, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., Pemkab MBD, Pemkab Kepulauan Tanimbar (KKT), serta perusahaan kontraktor yang terlibat dalam pengembangan Blok Masela.
Ketiga, mahasiswa mendesak Pemprov Maluku mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, khususnya dalam memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengawasi akses tenaga kerja lokal terhadap peluang kerja yang muncul dari proyek Blok Masela.
Keempat, Pemprov Maluku diminta menyiapkan tenaga kerja asal MBD melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, pemagangan dan fasilitasi penempatan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek.
